Dalam rangka pengawasan pengembangan pada 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. TOMPS, aplikasi digital milik PT Telkom Indonesia (Persero), dipercaya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Panjaitan, untuk meluncurkan sistem monitoring berbasis Geographic Information System (GIS).

Sistem ini mengintegrasikan informasi dari masing-masing DPSP, yang mana kelima kawasan pariwisata yang masuk proyek ini adalah Danau Toba, Borobudur, Lombok, Labuan Bajo, serta Manado-Bitung-Likupang, ke dalam satu platform. Dalam hal ini TOMPS sebagai aplikasi yang membuat informasi pembangunan seperti total anggaran, kategori proyek, realisasi fisik, kendala, dan foto terkini di lapangan.

Melalui Rapat Koordinasi Dewan Pengarah 5 DPSP pada Agustus tahun lalu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pada saat itu mengarahkan percepatan proyek DPSP ini agar ada pemutakhiran data atau updating yang dapat dilakukan secara berkala sehingga sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Bukan tanpa alasan, proyek ini akan disiapkan sebagai bagian dari rangkaian acara internasional Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang akan diselenggarakan bulan November mendatang.

Oleh sebab itu, Kemenkomarves dan PT. Telkom Indonesia terus melakukan optimalisasi TOMPS khususnya mengenai updating data dan penyusunan dashboard pemantauan yang memuat informasi-informasi kritikal.

Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Kemenkomarves, Kosmas Harefa, mengatakan dengan menggunakan Tomps sangat membantu dalam peranan pengawasan pengembangan terutama di high-level. Hal ini bertujuan agar pembangunan DPSP dapat dipantau oleh para pimpinan, sehingga mempercepat proses pengambilan keputusan.

“Sesuai dengan anjuran Bapak Menteri Kemenkomarves mengenai percepatan proyek 5 DPSP, kami sebagai salah satu pengguna juga melakukan updating data, yang mana data dimasukkan oleh PIC masing-masing Otorita daerah, walaupun begitu kami tetap melakukan kontrol monitoring. Ketika pimpinan di high-level melihat Tomps, dapat memperoleh informasi terupdate tentang kondisi situasi di lapangan.” ujarnya dalam acara Business Insight di Jakarta pada hari Rabu yang lalu.

Arif Fajaruddin selaku CEO TOMPS menjelaskan, aplikasi TOMPS merupakan sistem yang sudah terintegrasi yang mana memuat informasi pembangunan seperti total serapan anggaran, kategori proyek, realisasi fisik, kendala, hingga status proyek terkini di lapangan yang disertai evidence (bukti) secara real-time, agar tidak terjadi isu-isu yang kerap bermunculan di lapangan.

“Pada prinsipnya, dulu 5 daerah ini memiliki sistem yang masih belum terintegrasi. Sehingga isu seringkali muncul di lapangan, hingga ada istilah 101 isu di mana isu-isu yang kerap bermunculan ini ternyata tidak terdeteksi. Oleh karena itu, kami membuat satu pintu data agar segala progres lapangan di 5 DPSP ini tetap terintegrasi dan terpantau dengan jelas.” ujarnya.

Diresmikannya proyek 5 DPSP sebagai bagian program “10 Bali Baru” yang dicanangkan pemerintah yang tidak hanya bertujuan sebagai daya tarik wisatawan, juga meningkatkan ekosistem ekonomi kreatif dalam negeri.

Sehubungannya dengan hal tersebut, TOMPS sebagai aplikasi memuat informasi ini telah melakukan pelatihan penggunaan aplikasi TOMPS kepada Badan Otorita terkait di masing-masing daerah, dalam hal ini Badan Otorita Borobudur. Nantinya TOMPS akan terus melakukan pelatihan penggunaan aplikasi TOMPS kepada badan otorita di tiap-tiap daerah, guna mempercepat peranan pengawasan pengembangan kelima DPSP ini.